Home / Berita Umum / KPK Membuat Surat Ajakan Beberapa Petinggi Negara Untuk Tidak Terima Bingkisan

KPK Membuat Surat Ajakan Beberapa Petinggi Negara Untuk Tidak Terima Bingkisan

KPK Membuat Surat Ajakan Beberapa Petinggi Negara Untuk Tidak Terima Bingkisan  – KPK membuat surat ajakan pada beberapa petinggi negara supaya tidak terima gratifikasi berbentuk uang atau bingkisan mendekati Idul Fitri atau Lebaran 2019. Menurut KPK, ada sangsi etik sampai pidana buat petinggi atau pegawai negeri sipil (PNS) yang menerimanya.

Hal tersebut dikatakan KPK dalam surat dengan Nomer B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tertanggal 8 Mei 2019. Surat yang di tandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo itu diperuntukkan pada Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua MPR, DPR, DPD, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, beberapa menteri, sampai pimpinan perusahaan swasta.

“Perayaan Hari Raya Idul Fitri adalah adat buat sebagian besar warga Indonesia untuk tingkatkan religiositas, bergabung dengan kerabat, serta sama-sama share antarsesama. Pada peristiwa itu, praktek sama-sama memberikan serta terima adalah suatu hal yang umum dalam kerangka jalinan sosial, tetapi pegawai negeri/pelaksana negara dilarang terima gratifikasi, baik berbentuk uang, bingkisan/parsel, sarana, serta bentuk pemberian yang lain yang terkait dengan jabatan serta berlawan dengan keharusan atau pekerjaannya. Penerimaan gratifikasi itu bisa memunculkan perselisihan kebutuhan, berlawanan dengan ketentuan/kaidah, serta mempunyai resiko sangsi pidana,” catat KPK dalam point pertama surat itu, diambil, Kamis (9/5/2019).

Pada point ke-2, KPK memperingatkan, yang terima gratifikasi harus menyampaikannya dalam tempo 30 hari kerja semenjak penerimaan. Ketentuan itu dimaksud KPK ada dalam UU 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian atas UU Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tipikor.

Ke-3, KPK memperingatkan beberapa PNS serta petinggi supaya tidak minta THR atau panggilan yang lain pada warga atau pada sama-sama PNS/petinggi atau ke pihak swasta sebab hal tersebut dilarang. Menurut KPK, tindakan itu berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Lalu, dalam surat itu ditata, bila bingkisan yang di terima berbentuk makanan gampang kedaluwarsa, dapat dialirkan jadi pertolongan sosial ke panti bimbingan, panti jompo, serta pihak yang memerlukan. Tetapi hal tersebut harus juga diadukan ke lembaga semasing dibarengi dengan dokumentasi yang nanti diberikan lembaga itu ke KPK.

“Pimpinan lembaga serta instansi pemerintah supaya melarang pemakaian sarana dinas untuk kebutuhan pribadi seperti memakai kendaraan dinas untuk pekerjaan mudik. Sarana dinas semestinya cuma dipakai untuk kebutuhan berkaitan kedinasan,” catat KPK pada point ke lima.

KPK minta pimpinan lembaga menyarankan pegawainya tidak terima gratifikasi serta membuat surat edaran terbuka pada publik yang mengatakan pegawai di instansinya tidak terima gratifikasi. Sedang pimpinan korporasi disuruh lakukan mencegah supaya bawahannya tidak memberi apapun pada petinggi.

Paling akhir, KPK mengatakan formulir laporan gratifikasi bisa dibuka dengan daring melalui kpk.go.id/gratifikasi atau melalui call center 198. Beberapa pelapor gratifikasi dapat juga hadir langsung ke KPK.

About admin