Home / Berita Umum / KPK Mengecek Bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus

KPK Mengecek Bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus

KPK Mengecek Bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus  РKPK mengecek bekas Bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus serta Presiden Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya berkaitan masalah pendapat suap project Meikarta.

Kontrol kedua-duanya untuk memahami peranan korporasi dalam pemberian suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

“Saya yakini ada fakta cukuplah untuk mengecek manajemen Lippo. Lebih Terpenting disaksikan peranan korporasinya. Kami ingin memahami sejauh manakah korporasi bertindak dala pemberian suap pada Bupati Bekasi. Apa itu kebijaksanaan manajemen,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/10/2018).

Salah satunya fakta KPK menelusuri peranan korporasi adalah ditetapkannya Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro menjadi terduga. Alexander memandang seakan tidak ada skema pengawasan dalam perusahaan hingga ada uang mengalir yang disangka untuk suap ke petinggi.

“Kami lihat seakan-akan perusahaan kurang mempunyai unit compliance yang dapat memantau atau memverifikasi setiap transaksi uang keluar. Buktinya ada uang yang keluar ke pihak lainnya dalam perihal ini petinggi untuk membuat lancar proses perizinan. Tetapi jika dalam perusahaan itu ada ketentuan antipenyuapan tentu ketahuan jika petingginya memerintah memberi suatu,” tuturnya.

Alexander menjelaskan perusahaan dapat dipandang bersalah bila tidak mempunyai ketentuan menahan suap. Ia menjelaskan hal tersebut ditata dalam Perma tengang tindak pidana korporasi.

Dalam masalah ini, KPK sudah mengambil keputusan 9 orang terduga, yakni Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Lalu Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bagian Tata Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro, Konsultan Lippo Grup Taryadi, Konsultan Lippo Grup Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Grup Henry Jasmen.

Beberapa terduga dari deretan Pemkab Bekasi disangka terima Rp 7 miliar berkaitan perizinan project Meikarta. Uang itu dikatakan sebagai sisi dari fee babak pertama yang berharga keseluruhan Rp 13 miliar.

About admin