Home / Berita Umum / Polisi Harus Menginvestigasi Pemerkosaan Mahasiswi UGM

Polisi Harus Menginvestigasi Pemerkosaan Mahasiswi UGM

Polisi Harus Menginvestigasi Pemerkosaan Mahasiswi UGM – Instansi Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK) serta Ombudsman RI memajukan perkara perkiraan perkosaan mahasiswi UGM kala ikuti KKN pertengahan 2017 terus diolah dengan cara hukum. Mereka mendorong polisi melakukan tindakan, lantaran perkara ini delik biasa.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, mengatakan kalau perkara perkiraan pemerkosaan ini bukan delik aduan. Mempunyai arti, tiada korban melapor selayaknya aparat kepolisian dapat mengerjakan pengumpulan bukti-bukti serta penyelidikan buat menyelidiki perkara itu.

” Lantaran ini (perkiraan pemerkosaan) masuk category delik pidana, harusnya kepolisian mengerjakan beberapa langkah pengumpulan bukti-bukti serta penyelidikan, ” kata Haris terhadap wartawan di Kantor LKBH UII Yogyakarta, Jumat (9/11) .

Walau begitu, Haris memahami ada sejumlah hambatan dalam mengerjakan hukum perkara ini. Satu diantaranya lantaran locus delicti-nya di Maluku. Berkenaan masalah ini, lanjut Haris, aparat dapat menyiasatinya dengan melimpahkan perlakuan perkara ke Mapolda DIY.

” Proses penegakan hukum itu prioritas khusus merupakan dilaksanakan oleh pihak penyidik disana (Maluku) . Namun dapat pula sesungguhnya didelegasikan pada pihak kepolisian ditempat ya buat membuat jadi lebih mudah pengungkapan perkara ini, ” pungkasnya.

Pandangan mirip diungkapkan Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu. Menurut dia, menunjuk prosedur hukum yg laku mestinya polisi langsung dapat menyelidiki perkara pemerkosaan mahasiswi UGM. Dikarenakan, perkara ini tidaklah delik aduan.

Mestinya aparat penegak hukum pun tak melakukan tindakan diam, inikan bukan perkara delik aduan, ” kata Ninik terhadap wartawan di Kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY, Sabtu (10/11) .

Ninik risau apabila perkara ini gak diusut selesai lewat prosedur hukum, karena itu perkara mirip di cemaskan terulang kembali di waktu mendatang. ” Bila perkara ini tak diselesaikan dengan cara serius di cemaskan mengakibatkan keberulangan (pemeran) , ” susulnya.

Sesaat Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo memberi tambahan, seandainya aparat kepolisian tetap malas menyelidiki perkara ini, mestinya pihak UGM atau pendamping korban bersedia sampaikan dengan cara sah perkiraan perkosaan terhadap aparat.

Lantaran bukan delik aduan, jadi (korban) tak mesti lapor. Dapat pula pengaduan. Pengaduan dapat dilaksanakan oleh fakultas (di UGM) , dapat dilaksanakan oleh (LSM) Rifka Annisa atau oleh barang siapa, ” papar Hasto di Fisipol UGM, Senin (12/11) .

” Bila ini udah ke arah hukum kan orang akan juga menyaksikan ‘oh UGM konsisten’. Kan sejauh ini walaupun perkara penyelesaiannya dengan cara etis itu dikira udah baik, udah usai, namun kan image di luar seakan-akan UGM menutupi permasalahan, ” katanya.

Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto, setuju dengan masukan LPSK. Menurut dia, buat menuntaskan perkiraan pemerkosaan ini memang seharusnya aparat kepolisian turun tangan, hingga perkara ini dapat diakhiri dengan cara selesai.

Pada dasarnya kami setuju dengan apakah yg diungkapkan oleh LPSK. Kalau mestinya perkara ini kelak kelanjutannnya butuh dibawa ke ranah hukum, agar dapat diakhiri dengan gamblang, demikian ya, ” ujar Erwan.

Pengakuan Erwan terlihat berseberangan dengan langkah pimpinan UGM. Wakil Rektor Sektor Kerja Sama serta Alumni UGM, Paripurna, memaparkan UGM tetap akan menuntaskan soal ini dengan cara.

” Namun di beda pihak tak tutup peluang bakal masuk terhadap ranah hukum. Namun, pertimbangan UGM jadi instansi pendidikan semestinya yang wajib diakhiri merupakan ranah adat dahulu, demikian, ” katanya.

Namun, lanjut Paripurna, pihak UGM mempersilakan aparat kepolisian menyelidiki perkara itu. Dikarenakan, UGM memahami perkara pelecehan seksual atau pemerkosaan merupakan delik biasa, hingga aparat kepolisian langsung dapat memprosesnya.

” UGM memahami, kalau UGM tak dapat membatasi siapa-siapa saja buat sampaikan ini atau buat mengerjakan pengumpulan bukti-bukti ini (pada perkara perkiraan pemerkosaan mahasiswi KKN tahun 2017 terus) , ” jelas Paripurna.

Diwawancara terpisah, Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto, memaparkan kalau mungkin Polda DIY mengerjakan hukum perkiraan perkosaan mahasiswi UGM walaupun locus delicti-nya ada di Maluku. Tetapi menurut dia, Polda DIY terus butuh laporan dari korban.

” Polisi mungkin bikin laporan polisi mode A. Namun korban mesti ada melapor, melapor dalam makna kita mintai info bab identitasnya, rangkaian peristiwanya. Kan polisi belum juga tahu ini siapa korbannya, peristiwanya seperti apakah, ” ungkapnya.

Sehabis ada laporan korban, lanjut Yuliyanto, pihaknya bakal langsung bekerjasama dengan kepolisian di Maluku buat membicarakan tekhnis penyelidikan. Penyelarasan pun diperlukan kala periksa saksi yg berada pada Yogyakarta atau di Pulau Seram, Maluku.

” Bila sekarang Polda DIY kan belum juga tahu saksi-saksinya sekarang dimana. Bila di Yogya dapat kita berkas di sini, bila nyata-nyatanya di Maluku kelak seperti apakah? Itu maka dari itu terus ada penyelarasan dengan polisi di Maluku, ” tutupnya.

About admin