Home / Berita Umum / Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Berencana Perpindahan Ibu Kota Negara

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Berencana Perpindahan Ibu Kota Negara

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Berencana Perpindahan Ibu Kota Negara – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berencana perpindahan Ibu Kota Negara. Beberapa tempat di luar Jateng dilihat untuk pastikan kesiapannya.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira melihat, sebelum mewujudkan perpindahan ibu kota, pemerintah dipandang butuh memerhatikan beberapa resiko.

Pertama, dengan sudah diketahuinya lokasi-lokasi sebagai pilihan Ibu Kota Negara nanti, jadikan tempat buat beberapa spekulan tanah. Ini kelak dapat mengakibatkan cost pembebasan tempat cukup tinggi.

Ke-2, bila satu diantara fakta pemerintah perpindahan ibu kota sebab DKI Jakarta telah begitu macet, sebetulnya itu bukan jalan keluar paling baik.

“Ini tidak mengakhiri permasalahan kemacetan. Jumlahnya kendaraan dinas ynag menyusut tidak relevan dibandingkan kendaraan pribadi dari swasta serta rumah tangga,” imbuhnya.

Kemungkinan ke-3 ialah dapat tingkatkan inflasi. Sebenarnya, adanya arus urbanisasi jadi efek perpindahan ibu kota negara ini akan memunculkan naiknya harga keperluan inti di kota sebagai pilihan perpindahan ibu kota.

Serta resiko ke empat, pemerintah dipandang harus membuat ekonomi warga yang bisa menjadi ibu kota baru sebelum nanti dipindahkan.

“Ketimpangan di ibu kota baru semakin melebar imbas pendatang, sebab mereka lebih dapat dengan ekonomi, dibandingkan dengan masyarakat lokal yang miskin,” ujarnya.

Jokowi Evaluasi 2 Tempat Ibu Kota Baru, Mana yang Diambil?

Lalu, mana tempat yang paling pas untuk jadikan kantor pemerintahan baru?

Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ikut serta dalam rombongan menyampaikan kabar, pemerintah sudah kantongi beberapa penilaian. “Semua ada plus minusnya,” katanya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, pada Jumat 10 Mei 2019.

Untuk di Kalimantan Timur, dia menjelaskan, ada banyak penilaian positif yang didapatkan, diantaranya kehadiran kota besar seperti Balikpapan serta Samarinda yang jarak tempuhnya tidak jauh dari lokasi laut.

“Lalu daratannya situasi topografi perbukitan. Prasarana jalan telah ada jalan tol, hingga persiapan untuk kehidupan perkotaan positif disana. Tetapi di bawahnya ada tempat batu bara, itu harus diselidiki dahulu,” sambungnya.

Sedang di Kalimantan tengah, dia meneruskan, unsur lingkungan yang masih alami serta sedikit terjamah jadi nilai plus tertentu. Walau tersisa pekerjaan berbentuk pembangunan infrastruktur yang perlu banyak diawali.

“Di Kalimantan Tengah, di gunung mas, daerahnya remote. Tetapi bagus. Hutannya masih asli. Jalan nasionalnya telah kita bangun, bagus. Tetapi ia jauh dari kota, hingga butuh prasarana basic yang lebih dari Kalimantan Timur,” terangnya.

Berdasar pada hasil pemeriksaan itu, Menteri Basuki juga mengatakan, pemerintah tetap harus memperhitungkan unsur lain seperti segi sosial budaya warga ditempat untuk memastikan tempat ibu kota baru.

“Sosial budaya di Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur kan mungkin beda. Nah ini harus dikaji dahulu oleh Bappenas. Terima 1,5 juta orang baru kan tidak mudah. Itu harus dipelajari,” ujarnya.

Perpindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024

Menteri Rencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, gagasan perpindahan ibu kota masuk dalam Gagasan Pembangunan Periode Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan masuknya perpindahan ibu kota dalam RPJMN, pembangunan ibu kota akan diputuskan dalam Gagasan Kerja Pemerintah (RKP).

“Yang tentu ibu kota baru ini telah masuk RPJMN 2020-2045, realisasinya kapan akan sesuai dengan RKP,” terangnya di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

About admin